Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia sudah sepatutnya terus memperbaharui ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai situasi dan kondisi bangsa. Ini artinya, seluruh lini kehidupan manusia terikat dengan hukum normatif yang mengatur, membatasi, menganjurkan, menyediakan, menghukum, dan mendeklarasikan sesuatu. Konsekuensinya, tiap-tiap perlakuan akan menimbulkan sanksi, denda, atau pujia…
Perkembangan sosial di masyarakatlah yang memengaruhi perkembangan hukum pidana, sebab, di mana ada masyarakat di sana pasti lahir dan timbul kejahatan sehingga hukum dibuat untuk mengaturnya. Semakin berkembang masyarakat termasuk timbulnya subjek hukum baru korporasi (rechtspersoon) sebagai pelaku kejahatan melengkapi orang/perseorangan (natuurlijke persoon), sehingga sebagai respons terhadap…
Upaya keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan mengayomi pengguna teknologi informasi dan media komunikasi pada awalnya telah terdokumentasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyusunan undang-undang dalam bidang teknologi dan informasi ini dirasa penting sebab saat ini telah lahir hukum siber (cyber law). Dengan demikian, undang-…
Buku ajar ini disusun untuk memaparkan pengertian, teori, kaidah, serta ketentuan dasar mengenai hukum perasuransian dan sistem jaminan sosial di Indonesia. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya ketertarikan serta pemahaman masyarakat terhadap asuransi. Sebagian besar masyarakat masih memandang asuransi sebagai skema untung-untungan yang merugikan karena adanya risiko premi h…
Buku ini menyajikan kajian mendalam mengenai jalinan regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang membentuk tata hukum perasuransian nasional di Indonesia. Fokus utamanya adalah membedah pilar-pilar hukum asuransi positif, yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (…
Buku ini menyajikan panduan mendalam mengenai materi, pengertian, prinsip dasar, serta mekanisme tata cara pembagian warisan yang mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Fokus utama penulisan buku ini adalah memberikan pemahaman yang sistematis mengenai kedudukan subjek hukum dalam kewarisan, termasuk pengelompokan empat golongan ahli waris serta tanggung jawab hukum mere…
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu aktor utama perekonomian di Indonesia. Sebagai bagian integral dari sektor publik, BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan publik yang vital. Selama tahun 2019, BUMN memberikan kontribusi kepada APBN sebesar Rp 470 triliun berupa dividen, setoran pajak dan PNB…