Text

Kewenangan legislatif dan eksekutif dalam pembentukan Undang - Undang sebelum dan sesudah amandemen Undang - Undang Dasar 1945

---

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri. Perubahan UUD 1945 sesungguhnya dilakukan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang sebelumnya sangat besar dan merambah ke bidang legislatif dan yudikatif. Dalam bidang legislasi, pascareformasi konstitusi, terjadi pergeseran kewenangan membentuk undang-undang yang kekuasaannya semula berada di tangan presiden sekarang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

328.014 OKT k

Penerbit

Yogyakarta : Deepublish., 2021

Deskripsi Fisik

xiv, 85 hlm.; 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786230237157

Klasifikasi

328.014

Tipe Isi

text

Tipe Media

unmediated

Tipe Pembawa

volume

Edisi

Cet. 1

Subjek

Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan legislatif
Undang-Undang - Amandemen
Undang-undang dasar - Indonesia

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Evi Oktarina

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar