Kewenangan legislatif dan eksekutif dalam pembentukan Undang - Undang sebelum dan sesudah amandemen Undang - Undang Dasar 1945 | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

Kewenangan legislatif dan eksekutif dalam pembentukan Undang - Undang sebelum dan sesudah amandemen Undang - Undang Dasar 1945

Oktarina, Evi - Nama Orang; Khanafi, Ahmad - Nama Orang;

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri. Perubahan UUD 1945 sesungguhnya dilakukan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang sebelumnya sangat besar dan merambah ke bidang legislatif dan yudikatif. Dalam bidang legislasi, pascareformasi konstitusi, terjadi pergeseran kewenangan membentuk undang-undang yang kekuasaannya semula berada di tangan presiden sekarang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketersediaan

2023063 328.014 OKT k c.1 My Library Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 328.014 OKT k
Penerbit: Yogyakarta : Deepublish., 2021
Deskripsi Fisik: xiv, 85 hlm.; 23 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 9786230237157
Klasifikasi: 328.014
Tipe Isi: text
Tipe Media: unmediated
Tipe Pembawa: volume
Edisi: Cet. 1
Subjek: Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan legislatif
Undang-Undang - Amandemen
Undang-undang dasar - Indonesia
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Evi Oktarina

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar