Negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) seperti Jerman, Belanda, bahkan Indonesia memiliki corak hukum yang bersifat tertulis dan terkodifikasi, yaitu peraturan perundang-undangan. Pentingnya peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik In…
Berbagai upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbedayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi belum mendapatkan hasil yang diharapkan, untuk itu perlu peran serta partisipasi semua pihak baik aparat pemerintah, masyarakat secara umumnya, perempuan maupun swasta untuk terlibat pemberdayaan yang bersifat ekonomi sehingg…
Pengembangan wilayah nasional diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan memajukan daerah menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan menggali potensi dan keunggulan daerah (Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015; RPJMN 2015-2019). Pengembangan ekonomi kreatif merupakan kesempatan penciptaan manfaa…
Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kendatipun mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah hak konstitusional seorang Presiden, tentu saja ini tidaklah bebas dari kepentingan. Baik kepentingan negara, kelompok, bahkan kepenting…
Buku ini memberikan gambaran/potret secara menyeluruh mengenai pembentukan "seharusnya"politik dan sistem hukum pidana yang berdasarkan kepada filsafat hukum pancasila, sebagai titik anjak dari terbentuknya sistem peradilam pidana. Sehingga untuk mempertajam secara keseluruhan buku ini, juga menggunakan kajian kefilsafatan ilmu hukum serta ilmu-ilmu bantu lainnya, seperti kriminologi, viktimolo…
Sebagai sebuah lembaga yang pendiriannya didasarkan konstitusi, harus diakui, Komisi Yudisial mengalami begitu banyak persoalan. Selain kewenangannya yang dipangkas melalui uji maeri perundang-undangan, keberdaan Komisi Yudisial juga tidak jarang ditolak karena dianggap mengintervensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Posisi yang terpusat di Ibukota Jakarta juga menjadi halangan tersendiri dalam…
Buku ini memberikan penjelasan berkenan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dilihat dari aspek filsafat, aspek teori/ilmu.
Kemerdekaan pers tidak hanya butuh jaminan, melainkan juga perlu dukungan nalar profesional, karena dengan profesionalisme maka penegakan hak asasi dapat berjalan seimbang. Rangkaian aturan dan sistem yang berkaitan dengan hukum dalam dunia pers sejatinya diadakan untuk menjaga dan melindungi hak dasar dan marwah pers melalui hukum pers. Dilengkapi dengan beberapa pembahasan dimulai dengan kaji…
Buku ini berisikan penerapan hukum perbankan dan surat berharga Dari sejarah, sumber hokum, perbankan syariat dan lain sebagainya. Buku ini ditulis untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang penelitian ilmiah di bidang perbankan terutama hokum perbankan. Buku ini diharapkan dapat membantu para pembaca terutama mahasiswa yang akan melakukan penelitian di bidang perbankan ini.
Mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dan hukum sebagai volonte generale rakyat Indonesia. Juga sebagai ekspresi ‘seluruh rakyat’, dan bukan sekedar ekspresi suara mayoritas. Berbekal pendekatan teori yang mendalam serta dan filsafat, didasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan fakta bahwa konsep hukum dalam kerangka ‘Negara Indonesia’ yang merup…